
Sebelumnya, ribuan guru yang tergabung dalam PGRI itu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Banyuwangi (22/2), namun pengunjuk rasa tidak ditemui sejumlah pejabat pemkab setempat, sehingga mereka sekarang melakukan aksi mogok mengajar. Menurut Husin, beberapa kabupaten/kota di Indonesia memberikan alokasi yang cukup besar di bidang pendidikan, namun anggaran pendidikan di Banyuwangi jauh dari harapan. "Masih banyak guru honorer yang nasibnya terkatung-katung dan tidak jelas karena mereka belum juga diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.
Ia menjelaskan, PGRI akan melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa dan komite sekolah supaya bisa memahami aksi mogok mengajar yang dilakukan ribuan guru di Banyuwangi. "Kami tidak ingin dicatat sebagai guru yang tidak baik dan melupakan tugas mengajar. Kami hanya ingin menuntut hak yang seharusnya diberikan kepada kami seperti kenaikan kesejahteraan guru," katanya.
Oleh karena itu, katanya, mereka akan menggelar aksi mogok mengajar hingga Kamis (25/2), namun sebagian guru yang bertanggung jawab pada bidang studi yang tergolong bidang studi dalam ujian nasional (UN) tetap memberikan pelatihan. Dalam aksi mogok mengajar itu, PGRI juga mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menahan Bupati Ratna yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi lapangan terbang Blimbingsari sebesar Rp19,76 miliar.
0 komentar:
Posting Komentar