JAKARTA--Pemerintah akan segera merampungkan kebijakan redistribusi guru. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan dalam penempatan guru. "Persoalan kita adalah distribusi guru. Di tempat tertentu guru surplus, tapi di tempat lain kurang," kata Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh, usai rapat yang dipimpin Wakil Presiden, Boediono, yang diikuti sejumlah menteri di Kantor Wapres, Rabu (27/1) di Jakarta. Depdiknas menargetkan dari segi kebijakan, ujarnya, redistribusi guru bisa rampung pada tahun ajaran baru Juli 2010 mendatang. Setelah selesai, kata dia, para kepala daerah akan diundang untuk sosialisasi.
Menurut M Nuh, nantinya tidak cuma redistribusi dari kabupaten yang berkelebihan kepada kabupaten yang kekurangan guru. Redistribusi rencananya dilakukan antarsekolah negeri dan swasta. "Kalau di sebuah kabupaten ada sekolah negeri yang gurunya melimpah, swasta kurang, maka akan ditugaskan ke sekolah swasta," katanya.
Dia menjelaskan, kewenangan untuk mengatur guru tersebut dimiliki oleh daerah setempat. Pemerintah pusat nantinya akan melakukan intervensi di dalam hal kebijakan.
"Kita nanti akan mengeluarkan peraturan menteri (permen)," jelasnya. Ia juga mengungkapkan sebanyak 115 ribu guru diperkirakan akan pensiun tahun 2010 ini. Namun, rekrutmen guru baru tidak akan dilakukan secara sembarangan.
Ini, tuturnya, merupakan kesempatan untuk melakukan rekrutmen dengan kompetensi yang disyaratkan. Berbagai kebijakan baru ini, tegasnya, dilakukan oleh penanggung jawab pendidikan, yakni diknas dan departemen agama untuk memanfaatkan anggaran pendidikan yang sangat besar itu agar pas di sasarannya.
Untuk itu, paparnya, semangat efisiensi harus dilakukan. Semangat objektivitas pun, tegasnya, perlu ditingkatkan.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar